Sampah Kuta Jadi Sorotan Nasional, DPRD Minta Sistem Dirombak

Foto : I Made Sada

Badung, Balijani.id | Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan sampah di Pantai Kuta memunculkan sinyal kuat bahwa masalah lingkungan di kawasan wisata utama Bali belum selesai. Sorotan langsung dari kepala negara itu dinilai bukan sekadar teguran simbolik, melainkan peringatan serius agar pemerintah daerah melakukan pembenahan menyeluruh.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung, I Made Sada, menyebut isu sampah di Kuta telah lama menjadi persoalan laten yang terus berulang. Setiap musim angin barat, pantai ini kembali dibanjiri sampah kiriman, menandakan bahwa sistem pengelolaan yang ada belum menyentuh akar masalah.
“Sorotan Presiden ini harus dipahami sebagai alarm. Masalah sampah di kawasan pariwisata strategis seperti Kuta sudah masuk perhatian nasional. Ini tidak bisa dijawab dengan langkah reaktif, tapi harus dengan kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan,” ujar I Made Sada alias Dego, Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan, posisi Pantai Kuta sebagai wilayah hilir membuat kawasan tersebut menjadi muara berbagai jenis sampah dari daerah lain. Sampah terbawa aliran sungai dan arus laut, sehingga pembersihan di kawasan pantai saja tidak akan pernah menyelesaikan persoalan.
“Selama kita hanya fokus membersihkan di hilir, masalah ini akan terus berulang. Penanganan harus dimulai dari hulu, dari sungai, dari tata kelola sampah di desa-desa, sampai perubahan perilaku masyarakat,” tegas politisi Partai Demokrat itu.
Made Sada menilai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung sejauh ini tidak bisa dianggap minim. Pembersihan rutin, pengerahan personel, penggunaan alat berat, hingga pelibatan TNI, Polri, dan relawan telah dilakukan. Namun, besarnya volume sampah musiman membuat hasil di lapangan kerap tidak sebanding dengan ekspektasi publik.
“Petugas bekerja dari pagi sampai malam. Tapi karena sampahnya datang terus-menerus, seolah tidak pernah selesai. Ini bukan soal malas atau tidaknya petugas, tapi sistemnya memang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Jenis sampah yang mendominasi Pantai Kuta pada musim tertentu berupa kayu, bambu, ranting, serta plastik. Selain mengganggu pemandangan, kondisi ini berdampak langsung pada kenyamanan wisatawan dan citra Bali sebagai destinasi wisata internasional.
“Pantai itu etalase pariwisata Bali. Ketika sampah menumpuk, yang tercoreng bukan hanya Kuta, tapi citra Bali secara keseluruhan,” kata tokoh masyarakat Legian tersebut.
Ia mendorong agar penanganan sampah tidak lagi diposisikan sebagai urusan satu dinas. Menurutnya, persoalan ini harus menjadi agenda lintas OPD dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku pariwisata, desa adat, desa dinas, hingga sektor swasta.
Peran desa adat dinilai krusial dalam membangun kesadaran masyarakat. Instrumen adat seperti awig-awig dan pararem disebut memiliki kekuatan sosial yang efektif untuk mengendalikan perilaku membuang sampah sembarangan.
“Pendekatan budaya itu kekuatan Bali. Kalau dimaksimalkan, dampaknya jauh lebih kuat daripada sekadar sanksi administratif,” ujar Sekretaris DPD Partai Demokrat Bali itu.
Selain pendekatan sosial, Made Sada juga menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah. Ia mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mencari solusi yang sesuai dengan kondisi lokal Bali.
“Kita perlu teknologi yang tepat guna dan kontekstual. Perguruan tinggi punya kapasitas itu,” katanya.
Edukasi berkelanjutan juga menjadi sorotan. Ia menilai perubahan perilaku masyarakat tidak bisa dibangun dengan pendekatan insidental yang hanya muncul saat krisis sampah terjadi.
“Budaya bersih tidak lahir dari program musiman. Harus konsisten, masuk ke sekolah, banjar, dan komunitas,” ujarnya.
Terkait sorotan Presiden Prabowo, Made Sada menilai dukungan pemerintah pusat menjadi kebutuhan mendesak, mengingat Kuta merupakan destinasi wisata nasional dengan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.
“Kalau Kuta terganggu, dampaknya nasional. Karena itu, pemerintah pusat juga perlu hadir, baik lewat kebijakan maupun dukungan anggaran,” katanya.
Ia mengapresiasi peran TNI, Polri, komunitas lingkungan, dan masyarakat dalam aksi bersih pantai, namun menegaskan bahwa gotong royong tidak boleh dijadikan solusi tunggal.
“Aksi bersih itu penting, tapi pencegahan jauh lebih penting. Sampahnya harus dihentikan sebelum sampai ke pantai,” tegasnya.
Made Sada berharap sorotan Presiden menjadi titik balik penanganan sampah di Bali, khususnya di kawasan pariwisata utama. Ia memastikan DPRD Badung siap mengawal kebijakan, anggaran, dan pengawasan agar penanganan sampah berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kalau semua pihak bergerak dengan komitmen yang sama, persoalan ini bisa kita tekan secara nyata,” pungkasnya.

[ Editor : Sarjana ]